Jelaskan Apa saja kebijakan pada masa orde baru

Orede Baru lahir sebagai sebagai upaya untuk :


Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.Menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Kebijakan Bidang politik Dalam NegeriMembuat consensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta konsesus mengenai cara-cara melaksanakan consensus utama dengan tujuan untuk meraih stabilitas nasional.Penyederhanaan partai politik, selama orde baru hanya ada dua partai yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti) dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo) serta Golongan Karya (Golkar).Keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran Hankam dan Sosial, peran ABRI dikenal dengan dwifungsi ABRI.Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Presiden Soeharto mengemukakan gagasan Ekaprasetia Pancakarsa pada tanggal 12 April 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.Timor Timur secara resmi menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan Propinsi ke 27. Kebijakan Bidang Politik Luar NegeriSecara resmi Indonesia kembali menjadi Anggota PBB pada tanggal 28 Desember 1966.Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.Persemian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kebijakan Bidang Ekonomi

Ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi 650 % setahun, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 650 % menjadi 15 % dalam waktu hanya dua tahun dan untuk menekan inflasi Soeharto membuat kebijakan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul Negara-negara barat untuk menarik modal.


Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi adalah :

1. Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran  yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25 – 30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun. Pedoman pembangunan adalah Trilogi pembangunan yang meliputi :

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menujuh pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pertumbuhan ekonomi yang yang cukup tinggi.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Delapan jalur pemerataan meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan.Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.Pemerataan pembagian pendapatan.Pemerataan kesempatan kerja.Pemerataan kesempatan berusaha.Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan.Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruhwilayah tanah air.Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

2. Memperoleh pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia.


3. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980.


4. Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980.

 Kebijakan Bidang Pertanian

Modernisasi pada masa orde baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Dan revolusi ini mengubah cara bercocok tanam dari tradisional ke modern. Pemerintah menggalakkan revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varitas, gandum, padi dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.