Apa saja persyaratan yang diajukan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia

Pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia terjadi berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar, yang ditanda tangani pada tanggal 2 November 1949, dimana penyerahan kedaulatan secara sah terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Adapun syarat dalam perjanjian tersebut bagi Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda (Pembentukan Indonesia Serikat seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda). Selain itu Indonesia harus menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. Serta penyerahan tidak termasuk Papua Barat, Belanda mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya, sehingga status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. 
Dan akhirnya setelah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945.


semoga membantu

PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA MELALUI KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)

Usaha Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia dengan cara-cara kekerasan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda pun terpaksa maju ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 merupakan salah satu perundingan yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.
Isi dari KMB adalah sebagai berikut:

1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.